Penggunaan Treasury Deposit Facility Dana Yang Disimpan Untuk Kesejahteraan Daerah

Foto : Ilustrasi pemindahan TDF Bank Indonesia Ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) adalah mekanisme yang diperkenalkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengelola dana transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), secara nontunai melalui penempatan sementara di Bank Indonesia. Tujuan utama dari TDF untuk mengoptimalkan pengelolaan kas Negara dan Daerah, serta memberikan remunerasi atas dana yang ditempatkan dalam fasilitas tersebut. Penyaluran dana melalui TDF dilakukan dengan mempertimbangkan saldo kas daerah. Daerah dengan saldo kas tinggi akan menerima dana melalui TDF, sedangkan daerah dengan saldo kas rendah akan menerima dana secara tunai.

Dengan pengelolaan keuangan yang terpisah maka terdapat porsi masing-masing kepada pemerintah daerah, anggaran budget yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh pemerintah pusat dengan cara seluruh pendapatan tersebut dikelola oleh pemerintah pusat terlebih dahulu, lalu dana yang menjadi bagian daerah tersebut diberikan ke daerah asal termasuk jika terdapat eksternalitas pada daerah sekitarnya.

Treasury Deposit Facility baru di kenal oleh Pemerintah Republik Indonesia pada akhir tahun 2022 dan pada awal tahun 2023 tepatnya melalui PMK 19 tahun 2023 yang di tetapkan pada tanggal 3 maret 2023 yang mengatur secara resmi terkait Treasury Deposit Facility, yang merupakan cara bayar baru pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan pembayaran kekurangan dana bagi hasil tahun tersebut yang belum di perhitungkan akibat perubahan harga pasar atau hal lain terkait dana yang dibagi hasilkan. Dilansir (https://www.kompasiana.com).

Dana yang ditempatkan dalam TDF, pemerintah daerah memiliki kewenangan menerima remunerasi yang besarnya setara dengan prosentase yang diterima pemerintah dari Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan remunerasi disalurkan melalui pemindahan buku rekening ke kas umum daerah (RKUD) pada setiap tiga bulan. Penarikan dana TDF tersebut dapat dilakukan setelah masa holding period berakhir, dengan persetujuan dari kepala daerah dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan.

Keuntungan pemerintah daerah dengan menggunakan TDF yang memiliki saldo kas tinggi dapat memperoleh remunerasi berupa tambahan, yang dapat menjadi sumber pendapatan baru dan akan menjadi instrumen belanja daerah dalam APBD. Selain itu, TDF dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana transfer dan mendukung stabilitas keuangan daerah.

Namun dibalik keuntungan pemerintah daerah terdapat permasalahan oleh pemerintah daerah, seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), memiliki beberapa titik penyimpangan budgeting terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan regulasi.

Dikutip dari (https://www.rmolsumsel.id/) pada (9/10/2024). Titik rawan penyimpangan pada penggunaan dana TDF hingga procedural subtantif regulasi, antara lain;

Tidak melalui mekanisme pembahasan DPRD
Interpretasi yang berbeda dengan regulasi
Kurangya transparansi dan akuntablitas
Ketergantungan fiskal daerah
Kuirangnya kapasitas sumber daya manusia

Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara dan Persyaratan Penarikan Dana Treasury Deposit Facility. Terdapat beberapa mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan penarikan dana TDF yaitu : A. Pengajuan penarikan dana TDF

Penarikan dana TDF dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa holding period atau setelah masa holding period dengan menyampaikan surat permohonan penarikan dana TDF menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A. (Baca: Lampiran II KMK No. 6/KM.7/2024)
Nilai dana TDF yang diajukan dalam surat permohonan penarikan dana TDF harus disesuaikan dengan nilai yang tercantum dalam dokumen persyaratan penarikan atau sebesar nilai per tahapan penyaluran untuk dana TDF yang diarahkan penggunaannya, serta tidak melebihi nilai sisa dana TDF pada saat pengajuan.

B. Penarikan dalam Masa Holding period

Penarikan dalam masa holding period dapat dilakukan karena 3 (tiga) kondisi, yaitu: a. Terdapat kebutuhan kas daerah mendesak akibat bencana; b. Terdapat kebutuhan kas daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau c. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
Penarikan dana TDF dalam hal terdapat kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan oleh kepala daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Surat/keputusan terkait penetapan bencana oleh kepala daerah dan/atau kementerian/lembaga yang berwenang menyatakan terjadinya bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Rencana penggunaan dana TDF untuk penanganan bencana.
Penarikan dana TDF dalam hal akibat kebutuhan kas daerah yang mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan oleh kepala daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Rekapitulasi kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya; dan b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Referensi

https://www.kompasiana.com/akubar/64253f123788d4607d7017d2/treasury-deposit-facility-dana-yang-di-tahan-untuk-kesejahteraan-daerah
Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomo 19 tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility
Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara dan Persyaratan Penarikan Dana Treasury Deposit Facility.